Ilustrasi: Vaksin Covid-19. Foto oleh Ridofranz/Getty Images

Oleh: Muhammad Zulfikar Biruni, Apt., MPH.
(Administrator Kesehatan pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian – Master of Public Health graduate from the University of Melbourne, Australia)

Dalam tatanan implementasi program, para pihak terkait harus dapat memahami beragam pengalaman dan perspektif yang ada di masyarakat serta berupaya agar masyarakat dapat merespon program secara positif sehingga dengan sukarela melaksanakan vaksinasi.

Pandemi Novel Coronavirus

Pada awal tahun 2020, dunia tiba-tiba terdisrupsi oleh pandemi yang disebabkan dari suatu galur baru (novel) dari coronaviruses (CoV) yaitu SARS-CoV-2. Penyakit yang ditimbulkan atas infeksi SARS-CoV-2 kemudian disebut sebagai coronavirus disease atau COVID-19.(1) CoV sendiri merupakan family dari RNA-virus berbentuk seperti korona matahari yang telah banyak menimbulkan penyakit mulai dari influenza, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) yang disebabkan oleh MERS-CoV, sampai Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang disebabkan SARS-CoV.(2) Kecepatan penularan virus SARS-CoV-2 jauh lebih tinggi dari MERS-CoV maupun SARS-CoV sehingga pada 5 Januari 2021, COVID-19 telah menjadi global pandemic yang menginfeksi sekitar 84,5 juta manusia dengan tingkat kematian 1,8 juta jiwa.(2,3) Di Indonesia, per 6 Januari 2021, kasus positif COVID-19 telah mencapai sekitar 780 ribu dan menimbulkan 23 ribu kematian.(4)

Dampak sosioekonomi COVID-19 dan intervensi pemerintah

Pandemi COVID-19 tentunya menimbulkan dampak yang signifikan secara sosio-ekonomi. Sejak badan kesehatan dunia (World Health Organization, WHO) menetapkan status wabah (outbreak) COVID-19 pada 30 Januari 2020, pemberlakuan  penutupan batas wilayah/negara, pelarangan perjalanan, pemberlakukan  pembatasan sosial skala besar (PSBB), dan karantina sebagai respon kegawat-daruratan telah menstimulus terjadinya krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.(5,6) Nicola et al. menyebutkan bahwa sebagian besar sistem ekonomi dunia mulai dari sektor primer (produksi bahan baku), sekunder (produksi barang jadi), dan tersier (jasa) terdisrupsi akibat pandemi ini, termasuk di dalamnya sektor healthcare dan industri farmasi.(5) Secara ekonomi makro, Indonesia sendiri telah terdampak dengan mengalami resesi dengan persentase pertumbuhan ekonomi -5.32% dan -3.49% pada kuartal-2 dan kuartal-3 tahun 2020.(7) Namun demikian, berbagai strategi telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi baik melalui strategi pemulihan ekonomi maupun peningkatan kapasitas sistem kesehatan.(8,9)

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah melaksanakan berbagai intervensi kesehatan. Selain melalui protokol kesehatan, upaya kesehatan untuk mengatasi pandemi ialah dengan mengupayakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI pada 16 Desember 2020.(10) Program vaksinasi merupakan salah satu bagian dari sistem kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan terutama dalam hal penyakit yang dapat dicegah dengan imuniasi (PD3I). Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan melalui pemberian vaksin ke tubuh manusia guna memperoleh imunitas spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dapat memutus rantai penularannya.(11) Ditinjau dari sisi ekonomi, vaksinasi COVID-19 akan lebih cost-effective dari upaya pengobatan dan perawatan yang harus dilakukan bilamana terjadi infeksi.(12,13) Dampak positif secara luas pada masyarakat yaitu produktivitas secara sosial dan ekonomi diharapkan bisa kembali pulih melalui program vaksinasi ini. Namun demikian, untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini, setidaknya ada 3 faktor kunci yang diperlukan, yaitu vaksin COVID-19, termasuk penyediaan dan aksesnya; tenaga kesehatan; dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program vaksinasi COVID-19, ketiga faktor ini harus dibangun dan dilaksanakan terintegrasi secara holistik satu sama lain.

Keyfactor #1: Vaksin COVID-19 (riset, penyediaan, dan distribusi)

Riset vaksin novel coronavirus merupakan salah satu tahapan penyediaan vaksin sehingga hampir seluruh negara berlomba-lomba dalam riset vaksin ini. Penelitian dan penemuan vaksin COVID-19 termasuk yang sangat cepat di antaranya selain dikarenakan dampak yang sangat luas juga karena didukung teknologi riset yang sangat modern dan dukungan anggaran yang sangat besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia.(14,15) Berdasarkan data WHO pada 5 Januari 2021, telah ada 63 kandidat vaksin COVID-19 yang telah memasuki uji klinik, di mana 15 di antaranya telah memasuki fase ketiga.(16) Walaupun keseluruhan fase ketiga pada uji klinik belum selesai, beberapa negara seperti Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 melalui mekanisme Emergency Use Authorization (EUA).(17,18) Mekanisme EUA dilaksanakan untuk memfasilitasi penyediaan dan penggunaan produk kesehatan, termasuk vaksin, dalam masa kegawat-daruratan, termasuk pada pandemi COVID-19.(19) Mekanisme EUA tentunya tidak menggantikan sistem dan protokol uji klinik yang dilakukan dalam riset vaksin itu sendiri, sehingga vaksin COVID-19 yang diberikan kepada manusia tetap harus teruji keamanan, mutu, dan khasiatnya. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui mekanisme rolling submission atau evaluasi vaksin atas penyampaian bertahap data hasil uji klinik, memastikan bahwa keamanan dan respon imun vaksin COVID-19 memenuhi persyaratan efikasi dan imunogenisitas.(20)

Ketersediaan dan akses terhadap vaksin merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan program vaksinasi COVID-19. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Menteri Kesehatan pada 29 Desember 2020, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan vaksin, yaitu sebanyak sekitar 426 juta dosis untuk alokasi penerima vaksinasi nasional berdasarkan kriteria inklusif (berumur lebih dari 18 tahun, tidak memiliki komorbid, belum pernah terinfeksi COVID-19, bukan ibu hamil, dan sebagainya) serta 15% buffer stock sesuai ketentuan WHO.(21) Seluruh target ini diharapkan dapat menciptakan herd immunity atau perlindungan kelompok secara tidak langsung terhadap infeksi melalui proses vaksinasi sejumlah besar populasi. Vaksinasi yang akan dilangsungkan di Indonesia diharapkan dapat menjangkau minimal 70% dari total seluruh populasi.(22) Dalam hal penyediaan, pemerintah telah merencanakan beberapa alternatif pengadaan vaksin, di antaranya melalui pembelian vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, serta pengadaan melalui COVAX/GAVI yang secara hukum dituangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tanggal 28 Desember 2020. Produsen vaksin dalam negeri, Biofarma, juga telah mengupayakan riset dan produksi vaksin COVID-19 melalui strategi kolaborasi jangka pendek dan jangka panjang dengan sejumlah industri farmasi, lembaga riset, perguruan tinggi dalam negeri, dan Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan roadmap vaksinasi yang telah disusun, vaksin Biofarma akan tersedia pada akhir Februari atau awal Maret 2021 (semester I 2021), sedangkan importasi vaksin Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan skema COVAX ditargetkan tiba sebelum pertengahan tahun 2021. Seluruh vaksin tersebut akan langsung digunakan setelah mendapat EUA dari BPOM. Sementara itu, per 31 Desember 2020, telah dilakukan importasi sebanyak dua batch dengan total 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac yang saat ini mulai didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk menjangkau tenaga kesehatan yang menjadi sasaran pada tahap kesatu.(23)

Baca juga:
Webinar Program Gema Cermat Seri I: Pelayanan Kefarmasian di Tengah Pandemi

Selanjutnya, sistem distribusi dan delivery vaksin yang kuat dan robust merupakan salah satu pendukung pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Indonesia, mengingat cakupan vaksinasi yang besar serta tantangan geografik sampai daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, faktor teknis dalam penanganan dan metode handling vaksin memang menjadi tantangan tersendiri, sebagai contoh, suhu distribusi dan penyimpanan serta sensitivitas terhadap cahaya menjadi sangat krusial agar kualitas vaksin tetap terjaga sampai diberikan ke pasien. Vaksin Sinovac, sebagai contoh, yang merupakan jenis vaksin inaktivasi (inactivated virus vaccines) harus disimpan pada suhu 2-8 celcius dan vaksin Moderna harus disimpan pada suhu -20 celcius, sehingga dalam transportasi dan penyimpanan vaksin tersebut harus dilaksanakan mengikuti prosedur cold-chain distribution system, serta khusus vaksin Pfizer yang harus disimpan pada suhu -70 celcius, dibutuhkan fasilitas ultra-cold-chain equipments dalam penanganannya.(24,25) WHO juga telah memberikan guideline untuk menjaga kualitas vaksin di mana monitoring suhu harus dilakukan dan dicatat selama transportasi dan penyimpanan, termasuk pada kotak pembawa vaksin (vaccine carriers).(25) Teknik penanganan pada sistem cold-chain ini tentunya harus diketahui dan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga kesehatan dan seluruh personel yang terkait pada vaksinasi COVID-19 agar vaksin yang diberikan dapat memberikan imunitas pada penerima vaksin sekaligus dapat menghindarkan kemungkinan efek samping akibat vaksin yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Keyfactor #2: Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan

Tenaga kesehatan merupakan faktor pendukung yang krusial dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mengacu pada Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization serta hasil kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI), petugas kesehatan merupakan salah satu prioritas penerima vaksin COVID-19.(26–28) Juga mengacu pada CDC Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine, prioritas vaksinasi ini telah dilaksanakan berdasarkan prinsip etik sehingga dapat tercapai derajat kemanfaatan yang setinggi-tingginya sedemikian rupa sehingga tercapai pemerataan dan mitigasi atas kemungkinan inekualitas akses terhadap vaksin.(29) Dengan penempatan tenaga kesehatan sebagai prioritas ini, diharapkan pada pelaksanaan vaksinasi massal bagi masyarakat yang lebih luas, tenaga kesehatan sendiri dapat terlindungi dari kemungkinan infeksi COVID-19 sehingga risiko terhambatnya vaksinasi serta pelayanan kesehatan lainnya akibat kesakitan dapat terhindari. Dalam pelaksanaan program vaksinasi, WHO telah memberikan arahan bahwa tenaga kesehatan tentunya harus dapat melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi melalui proteksi diri, proteksi pasien, serta proteksi keluarga dan komunitas.(30) Pencegahan dan pengendalian infeksi tersebut dilaksanakan bukan hanya pada sesi pemberian vaksin, namun juga pada fasilitas kesehatan, saat pelaksanaan edukasi dan advokasi ke masyarakat.

Peran strategis lain dari tenaga kesehatan dalam program vaksinasi COVID-19 ialah dalam membangun kepercayaan publik serta menyampaikan kemanfaatan dari vaksin sehingga tercipta kepercayaan diri pada masyarakat untuk mendukung implementasi program. Tenaga kesehatan seyogyanya menjadi jembatan komunikasi dalam rangka community engagement sehingga cakupan vaksinasi dapat mencapai target serta outcome herd immunity terbentuk.(26) Selain itu, dengan situasi saat ini di mana informasi hoax dapat dengan mudah diperoleh dan disebarkan, sehingga seringkali mengarah pada disinformasi dan keraguan di masyarakat, petugas kesehatan harus dapat menjadi salah satu “primary source” informasi kesehatan di masyarakat. Hal ini penting karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa arahan dan informasi yang disampaikan tenaga kesehatan, termasuk kader, lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.(31,32) Tenaga kesehatan, melalui empati dapat melaksanakan counter dari keraguan terhadap vaksin dan vaksinasi di masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa tidak yakin atau menolak dapat beralih untuk menerima vaksin dan vaksinasi.(33)

Baca juga:
Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Ilustrasi: Tenaga Kesehatan (Dok. Shutterstock)

Hal lain yang krusial, di mana tenaga kesehatan berperan sangat penting ialah dalam hal terjadi adverse event following immunization (AEFI) atau kejadian ikutan pasca vaksinasi (KIPI), baik dalam pencegahan, penanganan maupun pelaporannya.(30) Seperti kita ketahui, efektivitas vaksin memang akan diukur setelah vaksin digunakan secara luas di masyarakat, oleh karenanya data kejadian KIPI akan sangat membantu dalam evaluasi vaksin. Data dan informasi KIPI, sebagai bagian integral dari pharmacovigilance, menjadi penting karena tentunya berfungsi sebagai kontrol robustness dari sistem pelayanan kesehatan dan vaksinasi.(34) Hal ini disebabkan karena timbulnya efek samping belum tentu akibat pemberian produk vaksin, namun bisa terjadi karena faktor lain seperti kualitas vaksin yang tidak sesuai karena kesalahan handling, kesalahan teknik imunisasi, stres psikologi terkait vaksinasi, maupun kondisi lainnya.(35) Dalam hal ini, tenaga kesehatan juga harus mampu mendeteksi dan menginvestigasi sebab dari KIPI, sebagai contoh, apakah terjadi penyimpangan dari sistem cold-chain, prosedur pemberian vaksin, penanganan limbah, dan sebagainya.(34) Karena pentingnya hal ini, sistem pelaporan KIPI pada vaksinasi COVID-19 dapat terintegrasi antara tenaga kesehatan, industri farmasi, dan pemerintah (Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan) serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dan dengan menggunakan sistem pelaporan yang user-friendly.(36) Dengan demikian, keseluruhan peran dan fungsi tenaga kesehatan tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi vaksinasi sehingga outcome program dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Keyfactor #3: Peran serta masyarakat

Key-factor lainnya yang mempengaruhi kesuksesan program vaksinasi COVID-19 ialah peran serta masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk menerima vaksin dan mendukung program vaksinasi COVID-19 itu sendiri memerlukan peran serta banyak pihak, di mana komunikasi yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas merupakan salah satu faktor yang harus dibangun.(33) Dalam tatanan implementasi program, para pihak terkait harus dapat memahami beragam pengalaman dan perspektif yang ada di masyarakat serta berupaya agar masyarakat dapat merespon program secara positif sehingga dengan sukarela melaksanakan vaksinasi.(31,33) Di lain sisi, masyarakat juga perlu secara aktif untuk memahami program vaksinasi COVID-19 ini termasuk bagaimana skema dan kondisi prasyarat, target outcome, akses terhadap vaksin, serta risiko yang mungkin akan dihadapi bilamana tidak mendapat vaksinasi.(28) Dalam hal membangun perspektif positif, peran serta tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, tetua adat, dan public figure, sangat diperlukan agar masyarakat tertarik dan menerima program untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi COVID-19. Hal ini penting karena beberapa hal seperti faktor agama dan kepercayaan termasuk concern terhadap kehalalan vaksin, berita negatif terkait vaksinasi, takhayul, norma budaya tertentu, sampai propaganda anti-vaksin dapat menghambat kesuksesan vaksinasi.(36)

Selain terkait vaksinasi, peran penting masyarakat ialah dalam hal menjalankan protokol kesehatan, termasuk sanitasi dan higiene selama pandemi termasuk ketika telah divaksinasi, karena tentunya akan membantu eradikasi COVID-19 secara menyeluruh. Perilaku kunci pencegahan COVID-19 antara lain memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman, serta aspek pengetahuan dan keyakinan positif terhadap penanganan pandemi menjadi bagian dari peran serta masyarakat yang tidak terpisahkan.(28,31,37,38) Kedepannya, behaviour masyarakat dalam hal hidup sehat ini harus tetap dijalankan sebagai new-normal sehingga selain dapat menurunkan kemungkinan penyebaran penyakit menular, juga secara holistik dapat menurunkan pembiayaan kesehatan karena upaya kesehatan preventif terbukti lebih cost-effective dibanding upaya kesehatan curative dan rehabilitative.(39,40)  

Dengan demikian, intervensi vaksinasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam jangka pendek, kesuksesan atas program tentunya akan sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional sedangkan pada jangka panjang, outcome peningkatan kapasitas sistem kesehatan secara menyeluruh diharapkan dapat tercapai sehingga lebih siap bilamana Indonesia harus menghadapi pandemi di masa mendatang.

Referensi

  1. World Health Organization. COVID-19 vaccination training for health workers, Module 1: Introduction to COVID-19 vaccination training. 2020.
  2. Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research. 2020 Jul;24:91–8.
  3. World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Internet]. 2021 [cited 2021 May 1]. Available from: https://covid19.who.int/
  4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peta Sebaran COVID-19 di Indonesia [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 1]. Available from: https://covid19.go.id/peta-sebaran
  5. Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, et al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International Journal of Surgery. 2020 Jun;78:185–93.
  6. Baldwin RE, Weder B, Centre for Economic Policy Research. Economics in the time of COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://voxeu.org/system/files/epublication/COVID-19.pdf
  7. Indonesia-Investments. Economy of Indonesia Enters Recession_ GDP Contracts 3.49% in Q3-2020 [Internet]. 2020. Available from: https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/economy-of-indonesia-enters-recession-gdp-contracts-3.49-in-q3-2020/item9342
  8. KPMG Global. Indonesia- Measures in response to COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/indonesia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
  9. Sekretariat Kabinet. Press Statement of President of the Republic of Indonesia On Government Policies In Dealing with the COVID-19 Pandemic, 24 March 2020 at the Merdeka Palace [Internet]. 2020. Available from: https://setkab.go.id/en/press-statement-of-president-of-the-republic-of-indonesia-on-government-policies-in-dealing-with-the-covid-19-pandemic-24-march-2020-at-the-merdeka-palace-jakarta/
  10. Sekretariat Kabinet. Keterangan Pers Presiden RI terkait Vaksin Covid-19, Istana Merdeka, 16 Desember 2020 [Internet]. 2020 [cited 2021 May 1]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=WWd__LoL5EI
  11. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603–15.
  12. Appleby J. Will covid-19 vaccines be cost effective—and does it matter? BMJ Global Health. 2020 Nov 26;4.
  13. Kohli M, Maschio M, Becker D, Weinstein M. The Potential Public Health and Economic Value of a Hypothetical COVID-19 Vaccine in the United States: Use of Cost-Effectiveness Modeling to Inform Vaccination Prioritization. SSRN Journal [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 6]; Available from: https://www.ssrn.com/abstract=3684475
  14. Gallagher J. Oxford vaccine: How did they make it so quickly? 2020 Nov 23;10.
  15. McCallum K. How Was the COVID-19 Vaccine Developed So Fast? [Internet]. 2020. Available from: https://www.houstonmethodist.org/blog/articles/2020/dec/how-was-the-covid-19-vaccine-developed-so-fast/#:~:text=%22The%20tremendous%20financial%20support%20from,we’ve%20never%20seen.%22
  16. World Health Organization. Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 1]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
  17. Roberts M. 1.3 million in UK have had their Covid vaccine. 2021 Jan 6;5.
  18. The New York Times. About 4.8 Million People in the U.S. Have Gotten a Covid-19 Vaccine [Internet]. The New York Times; 2021. Available from: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html
  19. FDA. Emergency Use Authorization for Vaccines Explained [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
  20. Sekretariat Kabinet. Keterangan Pers Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kantor Presiden, 4 Januari 2021 [Internet]. 2021. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=l7mvxf8Uoj4
  21. Sekretariat Kabinet. Keterangan Pers Menteri Kesehatan, Kantor Presiden, 29 Desember 2020 [Internet]. 2020. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=23DK7Z5vSJA
  22. Bernie M. Jika Vaksin Berbayar, Herd Immunity COVID-19 Semakin Sulit Tercapai. 2020 Dec 8;5.
  23. Harsono FH. 1,8 Juta Vaksin COVID-19 Sinovac Tiba, Menkes Budi Harap Vaksinasi Bisa Dimulai [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.liputan6.com/health/read/4446201/18-juta-vaksin-covid-19-sinovac-tiba-menkes-budi-harap-vaksinasi-bisa-dimulai
  24. Sekretariat Kabinet. Sinovac Vaccine Stored in Bio Farma Head Office [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://setkab.go.id/en/sinovac-vaccine-stored-in-bio-farma-head-office/
  25. World Health Organization. COVID-19 vaccination training for health workers, Module 2: Storage, handling, delivery, and waste management for COVID-19 vaccines. 2020.
  26. World Health Organization. WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1
  27. World Health Organization. ROADMAP FOR PRIORITIZING POPULATION GROUPS FOR VACCINES AGAINST COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 6]. Available from: https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2020/october/Session03_Roadmap_Prioritization_Covid-19_vaccine.pdf
  28. Kementerian Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2021 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/Final%20SK%20Dirjen%20Juknis%20Vaksinasi%20COVID-19%2002022021.pdf
  29. Committee on Equitable Allocation of Vaccine for the Novel Coronavirus, Board on Health Sciences Policy, Board on Population Health and Public Health Practice, Health and Medicine Division, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine [Internet]. Gayle H, Foege W, Brown L, Kahn B, editors. Washington, D.C.: National Academies Press; 2020 [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/25917
  30. World Health Organization. COVID-19 vaccination training for health workers, Module 3: Organizing COVID-19 vaccination sessions. 2020.
  31. Phillips DE, Dieleman JL, Lim SS, Shearer J. Determinants of effective vaccine coverage in low and middle-income countries: a systematic review and interpretive synthesis. BMC Health Serv Res. 2017 Dec;17(1):681.
  32. Nair N, Tripathy P, Sachdev HS, Bhattacharyya S, Gope R, Gagrai S, et al. Participatory women’s groups and counselling through home visits to improve child growth in rural eastern India: protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Public Health. 2015 Dec;15(1):384.
  33. World Health Organization. COVID-19 vaccination training for health workers, Module 6: Communicating with the community about COVID-19 vaccination. 2020.
  34. Amarasinghe A, World Health Organization, Global Advisory Committee on Vaccine Safety. Global manual on surveillance of adverse events following immunization [Internet]. 2016 [cited 2021 Jan 7]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206144/1/9789241507769_eng.pdf
  35. World Health Organization. MODULE 3 Adverse events following immunization [Internet]. 2018 [cited 2021 Jan 7]. Available from: https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Part-3.pdf?ua=1
  36. Parrella A, Braunack-Mayer A, Gold M, Marshall H, Baghurst P. Healthcare providers’ knowledge, experience and challenges of reporting adverse events following immunisation: a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2013 Dec;13(1):313.
  37. Pascawati NA, Satoto TBT. Public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19. 9(4):11.
  38. Saefi M. Survey data of COVID-19-related knowledge, attitude, and practices among indonesian undergraduate students. Data in Brief. 2020;10.
  39. Taylor A, Cable N, Faulkner G, Hillsdon M, Narici M, Van Der Bij A. Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of interventions. Journal of Sports Sciences. 2004 Aug;22(8):703–25.
  40. Popkin BM, Kim S, Rusev ER, Du S, Zizza C. Measuring the full economic costs of diet, physical activity and obesity-related chronic diseases. Obesity Reviews. 2006;7(3):271–93.