Menteri Kesehatan Budi Gunadi sadikin secara resmi melantik 10 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Kesehatan di Ruang Leimena, Jumat (4/6). “Saya ucapkan selamat kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru saja dilantik, semoga Saudara dapat mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Menkes.

Disampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik, segera bekerja baik meneruskan kebijakan yang telah berjalan maupun menginisiasi program yang mampu mengatasi persoalan pembangunan kesehatan di tanah air termasuk masalah Covid-19. “Saya berpesan kepada para pejabat yang telah dilantik, agar dapat segera berkerja dan membuat arahan strategis sesuai bidang masing-masing. Lakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan skill kita dan mempermudah pelaksanaan tugas negara meskipun ditengah-tengah wabah pandemi Covid-19” imbuh Menkes.

Berikut adalah daftar nama 10 pejabat yang telah dilantik oleh Menteri Kesehatan pada 4 Juni 2021:

  1. dr. ANDI SAGUNI, M.A. sebagai Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
  2. Dr. dr. EKA JUSUP SINGKA, M.Sc. sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
  3. dr. BUDI SYLVANA, M.A.R.S. sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji;
  4. Dr. I GEDE MADE WIRABRATA, S.Si., Apt., M.Kes., M.M., M.H. sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  5. dr. WIENDRA WAWORUNTU, M.Kes. sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
  6. Ir. SODIKIN SADEK, M.Kes. sebagai Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  7. Dr. dr. MAXI REIN RONDONUWU, D.H.S.M., M.A.R.S. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  8. Dra. PRETTY MULTIHARTINA, Ph.D. sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
  9. Dr. dr. IRMANSYAH, Sp.KJ (K) sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  10. dr. MUHAMMAD BUDI HIDAYAT, M.Kes. sebagai Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
Baca juga:
Gunakan Masker Medis Yang Telah Memiliki Izin Edar

Sebagai tindak lanjut dari pelantikan tersebut, Ditjen Farmalkes mengadakan serah terima jabatan (Sertijab) pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Farmalkes (7/6), yang dipimpin oleh Plt. Dirjen Farmalkes Arianti Anaya dan bertempat di Ruang Rapat Ditjen Farmalkes.

Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Farmalkes menegaskan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi yang dimiliki calon dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama dan kreatifitas; tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Kepada Bapak Sodikin Sadek yang baru dilantik sebagai Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, Plt. Dirjen Farmalkes berpesan, “Saudara bukan orang baru di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, saya yakin Saudara mampu mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga” ujar Plt. Dirjen.

Baca juga:
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Sedangkan kepada Ibu Wiendra Waworuntu yang baru dilantik sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Plt. Dirjen Farmalkes mengatakan “Saya yakin Saudara mampu mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan”.

Beberapa hal yang perlu menjadi prioritas Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Keseehatansaat ini, yaitu:

  1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
  2. Standarisasi harga obat dan pemantauan pasar obat;
  3. Penguatan manajemen mutu dalam tata kelola obat dan perbekalan kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan sasaran-sasaran strategis sehingga terwujudnya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin. Selain itu hal yang harus diperhatikan lainnya adalah memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instansi farmasi provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas. 

Sedangkan kepada Bapak I Gede Made Wirabrata yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional di Ditjen Pelayanan Kesehatan, “Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi–tingginya atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Semoga pengalaman selama bertugas di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat bermanfaat untuk mengemban tugas baru”. 

Baca juga:
Buku Saku Infovaksin

Plt. Dirjen Farmalkes juga menghimbau, “Saudara-saudara perlu melakukan inovasi-inovasi serta mengembangkan kreatifitas sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat mengubah paradigma lama “business as usual” sehingga akhirnya dapat memperbaiki kinerja organisasi. Tak perlu ragu–ragu untuk melaksanakan reformasi dan inovasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik selama dalam koridor aturan yang benar. Saya berpesan kepada Saudara-saudara, untuk selalu bersikap terbuka, bersedia menerima kritik dari semua pihak dan jadikanlah kritikan sebagai kontrol bagi kepemimpinan Saudara. Sebagai pemimpin, Saudara harus dapat menumbuhkan suasana yang kondusif serta kompak diantara staf untuk menjamin kelancaran tugas–tugas, dan ingatkan selalu staf untuk melaksanaan tugas dan memberikan pelayanan terbaik. Jadikanlah jabatan yang dipercayakan kepada Saudara sebagai suatu amanah dan kepercayaan untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara yang paling baik kepada masyarakat”.

Menutup sambutannya, Plt. Dirjen Farmalkes mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setiap pertama kali menjabat, promosi maupun mutasi. Hal itu merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani.