“Perlu adanya koordinasi dan sinergisme antara Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program Direktorat Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Tahun 2014 untuk  menjamin ketersediaan dan kualitas  obat dan vaksin”.
Demikian disampaikan oleh Direktur Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt, M.Biomed dalam acara Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan, yang berlangsung pada tanggal 26 s.d 29 Agustus 2014 di Hotel Golden Flower Bandung, Jawa Barat.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebagai salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kesehatan, sebagai mesin penggerak pembangunan kesehatan yang berkontribusi untuk mencapai  visi Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2009 – 2014, yaitu : Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.

Rakontek kali ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Rakornas dimana kesimpulan pada saat Rakornas Program Kefarmasian Tahun 2014 yang berkaitan dengan tugas Direktorat Bina Oblik & Perbekkes antara lain:

1. Sistem e-logistik merupakan inisiatif yang baik yang perlu dikembangkan melalui  perbaikan  aplikasi system e- logistik  untuk kemudahan pemanfaatan oleh pengguna (Dinkes Provinsi/Kab/Kota) tidak semata untuk menyediakan  laporan ketersediaan obat
2. Uji mutu obat melalui sampling di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi perlu dikoordinasikan antara Balai POM dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait termasuk umpan balik.

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan komitmen antara pusat dan daerah tentang Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan.

Selain itu, kegiatan Pertemuan Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan juga dilaksanakan dengan tujuan khusus:

1. Peningkatan komunikasi dan sinkronisasi program prioritas Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkkes Tahun 2014;
2. Identifikasi permasalahan daerah terkait pelaksanaan percepatan pencapaian program Oblik dan pelaksanaan JKN;
3. Merumuskan kesepakatan pelaksanaan upaya percepatan pencapaian program Direktorat Bina Oblik dan   permasalahan pelaksanaan JKN;

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan dengan diikuti oleh perwakilan dari 33 Dinas Kesehatan Provinsi yang meliputi pejabat yang bertanggungjawab di bidang kefarmasian serta kepala pengelola instalasi farmasi.

Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya dari Dit. Bina Oblik &, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, dan Bapak Guardian Y. Sanjaya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk paparan dan diskusi dengan narasumber, praktek penggunaan Aplikasi e-Logistik dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membahas persoalan-persoalan terkait pengadaan obat dan uji mutu sampling di daerah.

Dari kegiatan ini, seluruh masukan dari narasumber dan peserta akan diolah sebagai penyempurnaan dari pelaksanaan program-program obat publik dan perbekkes dan kemungkinan penyelesaian dari masalah-masalah yang menyertai baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik dari pada tahun sebelumnya.