Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan farmasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

1. Siklus Kebijakan dan Regulasi: Meliputi penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang:
   • Seleksi obat dan vaksin.
   • Perencanaan kebutuhan, pengendalian, dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
   • Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat.
   • Manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kesehatan.
   • Pengendalian Penggunaan Obat Rasional (POR).
2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program.
3. Pelaksanaan urusan administrasi internal Direktorat.