Salah satu daerah otonom baru (DOB) yang baru disahkan adalah Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi provinsi ke 34 di Indonesia. Provinsi baru ini diharapkan dapat menyusul tertinggalnya pembangunan dari Provinsi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa terbesar di wilayah utara Kalimantan Timur serta pusat transportasi udara maupun laut di Kalimantan Utara. Sebagai Provinsi yang baru tentunya masih banyak hal yang perlu disiapkan dan dikembangkan, salah satunya tentang Kesehatan.
Diawali dengan Kunjungan di Kota Tarakan (25/08), Menteri Kesehatan melakukan pertemuan atau dialog dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tarakan dengan tema “Menuju Rakyat Kaltara Yang Lebih Sehat”.  Menteri Kesehatan didampingi Kepala Badan PPSDMK, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan di wakili oleh Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes, Drs. H. Purwadi, Apt. di sambut oleh Pj Gubernur Kaltara DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MMserta Walikota Tarakan Sofian Raga.  Dalam kesempatan ini, Menkes menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan atas pengabdiannya dalam melayani masyarakat di daerah terpencil. “Saya harapkan petugas atau tenaga kesehatan tidak diperkenankan melakukan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan terutama untuk penderita HIV/AIDS” Lanjut Menkes dalam pertemuan tersebut
Fasilitas kesehatan yang di kunjungi di Kota Tarakan yaitu Puskesmas Gunung Lingkas, di puskesmas ini Menkes menayakan kunjungan perhari pasien yang  dating, petugas di loket menjelaskan bahwa perhari pasien bisa mencapai 170 pasien bahkan 200 pasien, karena puskesmas ini melayani atau buka selama 24 jam dan Menkes memberikan apresiasi terhadap Puskesmas tersebut.  “Seharusnya setiap puskesmas memang memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat.  Sebab puskemas adalah upaya preventif untuk penanganan dini, sehingga pasien tidak perlu terlalu banyak pergi ke rumah sakit,” ucapnya.
Sekkot Tarakan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes Kota Tarakan, Khairul mengatakan, di Kota Tarakan hampir semua puskesmanya buka selama 24 jam. “Bahkan Puksesmas Gunung Lingkas ini bisa menjadi rumah sakit, karena memiliki ruangan rawat inap bagi pasien,” katanya.
Usai melakukan kunjungan ke Puskesmas Gunung Lingkas, Menkes menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan.  Dalam kunjungan ini Menkes yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional ini melihat langsung Poliklinik dan Konsultasi Voluntary Counseling Test (VCT) di RSUD ini.  Usai kunjungan ini, Menkes mengaku, poliklinik VCT yang dimiliki RSUD Tarakan sudah lebih baik. “Gedungnya juga megah, tapi untuk pelayanan saya kurang tahu, karena kunjungan saya ke Kota Tarakan ini sangat singkat sekali,” ucapnya.  Meskipun singkat, Menkes tetap mengingatkan, bahwa gedung megah itu bagus, hanya saja jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. “Sebab pelayanan rumah sakit kepada pasien itu lebih utama,” ujarnya.
Menkes mengakui pelayanan yang diberikan tenaga medis Indonesia kepada pasien di puskesmas dan rumah sakit selama ini masih kurang. “Saya pernah mendapati tenaga medis di rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pasiennya. Tenaga medis tersebut sibuk dengan urusan pribadinya meskipun ada pasien yang membutuhkan pertolongannya,” kata Menkes saat kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
Menkes berpesan kepada ratusan tenaga medis yang hadir pada dialog yang selenggarakan di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan agar pelayanan prima kepada pasien tetap dikedepankan sebagai tanggung jawab moral.  Menkes juga mengatakan, perhatian pemerintah pusat dan daerah kepada tenaga medis baik dokter, bidan maupun perawat sudah sangat besar dalam bentuk pemberian intensif dan lain-lainnya yang dinikmati selama ini dan meminta kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam hal efektifitas pelayanan tenaga medis dengan pengawasan ketat agar pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan benar-benar terlayani baik.
Menkes juga mencontohkan, pernah juga menemukan adanya tenaga medis yang menolak melayani pasien hamil bekas penderita HIV/AIDS. Padahal, sebagai seorang tenaga medis harus bersedia memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk ODHA (mantan penderita HIV/AIDS) tersebut dan Menkes mengajak tenaga medis di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara agar tidak bertindak diskriminasi terhadap pasien ODHA;
Selain melakukan Kunjungan di Nunukan, Menteri Kesehatan Juga menyempatkan untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah, pada kunjungannya itu Menteri didampingi sejumlah pejabat daerah,  Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan jajarannya, Bupati Nunukan Basri dan jajarannya, Bupati Bulungan Budiman Arifin dan jajarannya serta Walikota Tarakan Sofian Raga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan H.M. Shaberah,S.Ag dan jajarannya;
Usai mengunjungi Pulau Sebatik, Menteri melakukan dialog dan tatap muka dengan para Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tenaga kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta para Pimpinan Instansi Vertikal di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Pukul. 12.00 Wita.
Menkes menyampaikan kepada peserta  dialog dan tatap muka “memastikan bahwa kualitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Meskipun begitu, masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan seperti kesehatan ibu dan anak. Dia mengatakan, di Provinsi Kalimantan Utara, hal lain yang perlu diperhatikan yakni mulai meningkatnya penderita penyakit tidak menular seperti serangan jatung akibat rokok;
Selain kualitas kesehatan yang sudah lebih baik, sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan utara juga lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Meskipun diakuinya masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. “Soal masih adanya sejumlah warga di Kalimantan Utara yang memilih berobat ke Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, Menkes mengatakan, hal itu bukan disebabkan karena daerah ini kekurangan dokter. Melainkan mutu pelayanan yang masih kurang baik, Dia mengatakan, agar pasien tidak lagi berobat keluar negeri, tentu rumah sakit yang ada harus dibuat bertaraf internasional”.
Menteri juga menyerahkan bantuan obat-obatan dan untuk pengembangan program Pembangunan  Kesehatan senilai Rp31.606.360.000 kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Utara di LT.V Kantor Bupati Nunukan.
Kepala Kemenag Nunukan H.M. Shaberah terkait dialog dan tatap muka bersama Menkes RI “ia  mengatakan ini bentuk perhatian pemerintah pusat kepada kita yang ada diperbatasan, dengan mau berkunjung ke perbatasan, jika semakin banyak para pejabat pusat yang turun ke daerah, maka semakin baik, karena mereka turun langsung untuk melihat kondisi serta keluh kesah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dibidang apa saja, baik kesehatan, pendidikan, Insfratrukturnya maupun pembangunan bidang pembinaan keagamaan itu sendiri”.
Kesempatan tatap muka di Kantor Bupati Nunukan itu dimanfaatkan Menteri untuk melaunching program e-learning  Materi Bimbingan Belajar bagi Calon Peserta Program Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis.  Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah salah satu metode yang harus diterapkan mengingat kondisi geografis Indonesia yang membuat metode pembelajaran konvensional sulit untuk diterapkan;
Dua institusi penyelenggara pertama PJJ adalah Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Kupang dan Poltekes Kemenkes Kalimantan Timur. Untuk tahun ajaran pertama 2014, sebanyak 87 orang yang berasal dari dua kabupaten sasaran di NTT yakni Flores Timur dan Sumba Barat Daya telah terdaftar untuk memulai pendidikan mereka dengan beasiswa selama periode pendidikan yaitu delapan semester;
Sedangkan peserta didik di Kalimantan Timur berjumlah 50 orang yang berasal dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Program PJJ disebut Menkes akan segera diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah terhadap permasalahan kualitas tenaga kesehatan di lapangan. Tercatat ada 116.000 perawat dan bidan di seluruh Indonesia yang sedang melayani di Puskesmas, rumah sakit, klinik dan fasilitas layanan kesehatan lainnya belum memenuhi standar jenjang minimun pendidikan tinggi tenaga Kesehatan;
Berdasarkan Permenkes No.17 tahun 2013 dan Permenkes No.1464/menkes/per/X/2010 diharuskan jenjang minimum kualifikasi perawat dan bidan setara dengan Ahli Madya (D-III).
“Program berbasis internet ini dapat menjembatani jurang akses terhadap peningkatan kualitas bagi tenaga kesehatan terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan,” ujar Menkes.
Kunjungan ke Kalimantan Utara itu diakhiri dengan penyerahan Cinderamata dari Pemprov dan Pemkab Nunukan secara simbolis berupa 1 buah poliklinik set dan 1 buah bidan kit yang diterima Bupati Nunukan.