Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan kembali menyelenggarakan kegiatan Pameran dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya strategis mendorong peningkatan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 29 April hingga 30 April 2026 di Grand Mercure, Seminyak, Bali.
Pada akhir Maret 2026, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, dengan dukungan dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), pameran dan business matching kembali diselenggarakan di Bali.
Dalam sambutan dan pengantar diskusi, Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan, Jeffri Ardiyanto, menyampaikan bahwa ketahanan kesehatan Indonesia sebelumnya masih lemah akibat tingginya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor, yang mencapai sekitar 88% transaksi alat kesehatan impor. Namun, melalui berbagai upaya yang dilakukan, saat ini telah terjadi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan target substitusi transaksi alat kesehatan impor hingga 30%.

“Kementerian Kesehatan terus berupaya memperkuat ketahanan alat kesehatan di Indonesia dengan melakukan penguatan pada fasilitas penelitian dan pengembangan, intervensi insentif dan disinsentif industri alkes, kerja sama dengan berbagai lembaga, dan berbagai macam langkah strategis lain yang salah satunya adalah program business matching yang kita hadiri pada hari ini, di mana langkah-langkah yang sudah kita jalankan tersebut merubah ketergantungan terhadap alat kesehatan impor, sebelumnya transaksi alat kesehatan impor mencapai sekitar 88% kini subtitusi transaksi alat kesehatan impor telah berubah hingga 30%.” ungkap Jeffri.
Rangkaian kegiatan meliputi pameran alat kesehatan Indonesia yang menampilkan produk ber-TKDN, seminar dan diskusi panel terkait pengadaan dan pengawasan alat kesehatan, serta sesi business matching berupa pertemuan langsung antara pengguna dan penyedia untuk menjembatani kebutuhan dan solusi produk dalam negeri.
Pertemuan ini dihadiri 54 satuan kerja dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, 1 Laboratorium Uji (Balai Labkes Prov Bali) serta 3 Puskesmas status BLU, dan 70 Penyedia Alat Kesehatan dalam negeri.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, dalam sambutannya menegaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah mewujudkan sistem ketahanan alat kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, di mana kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi nasional.
“Penggunaan alat kesehatan dalam negeri bukan hanya wujud kebanggaan terhadap inovasi anak bangsa, tetapi juga bukti bahwa produk Indonesia telah memenuhi standar kualitas, keamanan, kemanfaatan, dan keterjangkauan,” ujar Rizka.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat substitusi alat kesehatan impor dengan produk dalam negeri.
“Dengan semangat Menyama Braya, mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memprioritaskan produk alat kesehatan karya anak bangsa demi Indonesia yang lebih mandiri,” tambah Rizka.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan regulatif terkait pengadaan alat kesehatan, mengidentifikasi kebutuhan spesifik fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Timur, serta mendorong peningkatan penyerapan produk dalam negeri melalui e-Katalog. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat dukungan sektor swasta dalam promosi penggunaan alat kesehatan dalam negeri.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada rumah sakit di Provinsi Bali dengan transaksi e-Purchasing alat kesehatan dalam negeri tertinggi pada tahun 2025.
Melalui tiga strategi utama, yaitu jaminan mutu dan keamanan produk, prioritas penggunaan alat kesehatan dalam negeri, serta pengembangan dan investasi produksi, Kementerian Kesehatan terus berkomitmen memperkuat ketahanan alat kesehatan nasional dan mendorong kemandirian sektor kesehatan Indonesia.





















