Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) merupakan tantangan khusus yang memerlukan langkah dan strategi spesifik. PDBK merupakan salah satu area perubahan pada Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu dalam upaya mendukung Peningkatan IPKM di kabupaten/ kota DBK Ditjen Binfar dan Alkes melaksanakan kegiatan berupa Rapat Koordinasi Wilayah Binaan dan P-DBK yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2013 di Surabaya.

Peserta pertemuan ini dihadiri sebanyak 203 orang, terdiri dari dari peserta daerah dari 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat dan 49 Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Propinsi-Propinsi tersebut beserta narasumber-fasilitator dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat PDBK, dan Perwakilan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dari hasil diskusi kelompok pada pertemuan ini, prioritas rencana tindak lanjut  dalam penajaman sasaran pembangunan kesehatan di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain:

1.  Provinsi Sulawesi Utara
   1. Perbaikan sistem informasi SDM kesehatan;
   2. Advokasi pembentukan Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan UPTD Instalasi Farmasi di Kab/Kota; dan
   3. Bermitra dengan tim Pembina UKS untuk mengaktifkan Jumantik Cilik.
2. Provinsi Sulawesi Tengah
   1. Mempertahankan keberlanjutan intervensi PDBK untuk meningkatkan capaian IPKM; dan
   2. Membangun sistem informasi masyarakat berbasis dasawisma yang terintegrasi.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
   1. Penyiapan penganggaran yang difokuskan untuk implementasi JKN, meliputi ketenagaan, tersedianya sarana-prasarana fasyankes dasar, dan sistem rujukan;
   2. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan.
4. Provinsi Sulawesi Barat
   1. Penyesuaian konsep program rumah tunggu dengan budaya lokal;
   2. Penyelesaian kesiapan untuk pendirian KKP; dan
   3. Meningkatkan penanganan kasus gangguan kesehatan jiwa, termasuk ketersediaan obat kesehatan jiwa.
5. Provinsi Gorontalo
   1. Menjaga keberlanjutan program berdaya ungkit tinggi dalam menurunkan angka kematian ibu; serta
   2. Peningkatan cakupan program yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, dengan berbagai sumber pendanaan yang tersedia.

Rencana Tindak Lanjut:
Dirjen Binfar dan Alkes selaku pembina wilayah akan merangkum hasil diskusi yang telah dipresentasikan serta menyampaikan kepada Menkes dan unit utama terkait.

1. Dalam hal SDM kesehatan:
2. Tenaga kesehatan hendaknya berkolaborasi untuk penyelenggaraan sikap dan tindak di bidang kesehatan
3. Tingkatkan kolaborasi secara lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
4. Menggerakkan masyarakat sesuai kearifan lokal untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan
5. Marilah kita atasi hambatan  secara bersama, terutama menuju pelayanan prima dalam rangka implementasi JKN
6. Untuk sumber daya pembiayaan, Dirjen Binfar dan Alkes selaku pembina wilayah akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kemendagri, sehingga pada saatnya kita harus mampu mengatasi masalah tersebut

Kita harus atasi bersama Penyakit Tidak Menular dengan pencanangan bersama prilaku hidup sehat dan selaku pemerintah bagaimana kita mampu memfasilitasi bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu.