Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Agusdini Banun Saptaningsih menyampaikan pentingnya pemanfaatan sistem informasi seperti SMILE dan ASIK dalam hal pengelolaan vaksin sehingga dapat dipantau dari hulu ke hilir.

Pemanfaatan sistem informasi dalam rangka pengelolaan vaksin sangatlah dibutuhkan agar diperoleh gambaran secara utuh dan valid ketersediaan vaksin dan logistik penunjang vaksinasi.

“Untuk itu terus diperlukan peningkatan pemahaman petugas pengelola terkait Effective Vaccine Management baik di pusat maupun di daerah, serta dalam lingkup kefarmasian maupun program,” ujarnya dalam sambutan Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Vaksin dan Logistik Vaksinasi di Kota Batam pada Rabu (4/10).

Menurut Agusdini manajemen logistik vaksinasi merupakan bagian dari implementasi standar pelayanan kefarmasian, berupa sebuah siklus yang terdiri dari tahapan pemilihan/seleksi, perencanaan dan pembiayaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, monitoring dan evaluasi. Tahapan tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada bagian kedua puluh dua tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Beliau menambahkan keberhasilan pelaksanaan program imunisasi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan kualitas vaksin dan logistik penunjang vaksinasi secara berkelanjutan serta SDM pengelola yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Direktur Agusdini menambahkan bahwa manajemen logistik vaksinasi merupakan bagian dari implementasi standar pelayanan kefarmasian berupa sebuah siklus yang terdiri dari tahapan pemilihan/seleksi, perencanaan dan pembiayaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, monitoring dan evaluasi. Tahapan tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Bagian kedua puluh dua tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pada kesempatan yang sama Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin, Indah Susanti Donimando mengungkapkan bahwa realisasi capaian indikator kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) periode triwulan III tahun 2023 telah mencapai target, yakni 94,16 persen dengan target nasional pada tahun 2023 sebesar 94 persen. Hasil tersebut dinilai positif dan diharapkan dapat terus dipertahankan ketersediaan vaksin IDL di masing-masing wilayah.

“Diharapkan kolaborasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan program imunisasi di Indonesia dapat tetap berjalan dengan berkesinambungan sehingga memberikan impact dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi yang juga merupakan salah satu agenda utama Transformasi Kesehatan” ujar Indah .

Forum koordinasi diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan POM, PT Bio Farma dan petugas pengelola vaksin dari provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Barat.