Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas), daftar obat-obatan yang menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam penyusunan Fornas, aspek farmakoekonomi menjadi sangat penting. Metode ini memungkinkan pemerintah dan tenaga kesehatan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai jenis obat, sehingga keputusan pemilihan obat dapat diambil secara lebih rasional. Dengan demikian, anggaran kesehatan dapat digunakan secara optimal dan pasien mendapatkan pengobatan yang efektif serta terjangkau.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Kajian Farmakoekonomi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” di Bandung pada 5-6 Agustus 2024.

Kegiatan luring ini dihadiri oleh 50 tenaga kesehatan, terutama apoteker, dari berbagai rumah sakit di Kota Bandung dan kabupaten/kota sekitar Provinsi Jawa Barat.

Dalam era kesehatan yang semakin berkembang, apoteker memiliki peran penting dalam penerapan prinsip farmakoekonomi. Kemampuan mereka dalam menganalisis biaya-manfaat suatu obat akan sangat berguna dalam memberikan rekomendasi obat yang tepat kepada pasien. Untuk itu, Kementerian Kesehatan terus mendorong peningkatan kapasitas apoteker di bidang farmakoekonomi melalui berbagai pelatihan dan workshop.

Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dita Novianti Sugandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa semakin banyak apoteker yang memahami analisis farmakoekonomi akan menjadi aset sumber daya manusia yang berharga di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kami berharap dengan semakin banyaknya apoteker yang menguasai farmakoekonomi, kita dapat mencapai upaya kendali mutu dan biaya obat yang lebih efektif,” ujar Dita.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan terutama apoteker di rumah sakit dalam melakukan kajian farmakoekonomi. Selain itu dapat membentuk jejaring tenaga kesehatan yang melakukan kajian farmakoekonomi dalam mendukung rekomendasi kebijakan kesehatan.

Dengan demikian, pasien JKN dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari program jaminan kesehatan, yaitu akses terhadap obat yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan medis.

Selain sesi seminar dan tanya jawab, kegiatan ini juga menyajikan sesi praktek simulasi farmakoekonomi yang menarik. Peserta diajak untuk menganalisis data biaya dan utilitas dari rumah sakit di Jawa Barat, sehingga mereka dapat langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang sangat berharga bagi peserta dalam menguasai konsep farmakoekonomi