“Kick Off Piloting Transformasi Layanan Kesehatan Primer”

Kick Off Piloting Transformasi Layanan Kesehatan Primer diselenggarakan di Gd. Sujudi – Kemenkes tanggal 10 Juni 2022. Diawali sambutan dan pemaparan: Dirjen Kesehatan Masyarakat – dr. Maria Endang Sumiwi, MPH; Menteri Kesehatan – Budi Gunadi Sadikin; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Dr. (H.C.). H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan – Muhadjir Effendy; dan Menteri Dalam Negeri – Tito Karnavian.

Pertemuan ini dihadiri para Bupati di 9 lokus uji coba (Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Garut, Kota Surabaya, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Maros, Kota Tual dan Kabupaten Keerom); Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan; Kepala Dinas Kesehatan dari 9 Provinsi yaitu Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua; Perwakilan K/L dari Kemenkeu, Bappenas, dan BKKBN; perwakilan dari Puskesmas, perwakilan desa dan para kader dari wilayah lokus uji coba.

Kick-off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ini merupakan bagian dari pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat sehat dengan membenahi standarisasi layanan kesehatan, kelembagaan dan struktur organisasi, serta digitalisasi masif dalam sistem pelayanan, di mana data yang dimasukan dari fasilitas kesehatan akan masuk juga kedalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.

Pelayanan kesehatan berfokus pada kelompok sasaran (people center), yang awalnya hanya melayani ibu dan bayi, nantinya Posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia, baik dari anak, remaja, hingga lansia. Untuk dapat berjalan secara optimal, diperlukan penataan kelembagaan, sumber daya dan pola pembinaan berjenjang, salah satunya revitalisasi peran Posyandu dan sistem kelembagaan meliputi struktur organisasi dan anggaran.

Piloting Transformasi Layanan Kesehatan Primer ini akan dilakukan uji coba di 9 provinsi yang mewakili empat setting wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, dan dilakukan selama 3 bulan di tahun 2022 bersama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan RI (BKPK). BKPK berperan dalam hal mendokumentasikan, mengeluarkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang meliputi evaluasi terhadap peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pemetaan SDM dan kompetensi yang dibutuhkan di jejaring pelayanan primer, serta perhitungan dan pemetaan untuk tahun 2023.

Kemenkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu Posyandu di seluruh RT dan akan ada Posyandu Prima di 10 ribu kelurahan di 74 ribu desa. Di level Posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket pelayanan kesehatan, di Posyandu Prima ada 21 paket, Puskesmas sekitar 30 paket.

Aktualisasi peran Farmalkes di layanan primer terkait transformasi ini adalah dengan Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, diantaranya: memantapkan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan utamanya obat – obatan kesehatan dasar; meningkatkan kapasitas tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian; mengoptimalisasikan manajemen pengelolaan obat dalam menjamin ketersediaan dan mutu obat di fasilitas pelayanan kefarmasian; mengoptimalisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu fasilitas pelayanan kefarmasian; meningkatkan penerapan standar pelayanan kefarmasian dan tetap melakukan edukasi penggunaan obat rasional melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat).

Materi/paparan dan dokumentasi kegiatan tersebut dapat dilihat di: https://link.kemkes.go.id/bahankickofflayananprimer