Pembinaan Wilayah Binaan di Medan yang dilaksanakan pada 16-18 Oktober 2024 ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam memastikan kelancaran program kesehatan, melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah.
Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dede Mulyadi, menyampaikan bahwa evaluasi, sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan wilayah binaan adalah langkah penting untuk membangun sistem kesehatan yang lebih optimal, khususnya di Sumatera Utara.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, saat membuka acara menekankan pentingnya Program Rujuk Balik (PRB) dalam pengelolaan pasien penyakit kronis yang sudah stabil. PRB memungkinkan pasien untuk menerima perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan primer, sehingga tidak perlu dirujuk kembali ke rumah sakit.
“Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pasien dengan kondisi stabil untuk mendapatkan pengobatan di pelayanan kesehatan primer, sehingga efisiensi pelayanan dapat tercapai dan kualitas hidup pasien meningkat” jelas Rizka.
Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mengevaluasi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi obat PRB di tingkat layanan primer, guna memastikan pasien mendapatkan obat sesuai kebutuhan secara tepat waktu dan efisien.
Tidak hanya membahas PRB, pengawasan terhadap distribusi obat dan alat kesehatan di wilayah binaan turut menjadi perhatian. Rizka menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.
“Obat dan alat kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dikelola dengan standar tinggi. Dengan pengawasan yang tepat, risiko kesehatan dapat diminimalkan,” ujar Rizka.
Rizka pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendukung keberhasilan program-program kesehatan.
“Sinergi antara semua pihak adalah kunci untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program-program kesehatan ini,” tutup Rizka.
Pertemuan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari dinas kesehatan kota/kabupaten di Sumatera Utara, BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, BPAFK Medan, dan BBKK Medan.
Dengan koordinasi yang solid, diharapkan program-program kesehatan Kementerian Kesehatan RI dapat semakin efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
