Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mewakili Menteri Kesehatan dan juga selaku salah seorang Dewan Pembina Ikatan Apoteker Indonesia, memberikan arahan dan paparan kepada peserta IAI terkait tantangan pelayanan kefarmasin di era JKN.
Bertempat di hotel Rocky, Bukittinggi (08/05) Dirjen menekankan dihadapan pengurus pusat dan daerah IAI seluruh Indonesia, bahwa semua harus setuju jika pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan, apoteker harus berperan dalam primary health care dan mampu melakukan praktek kefarmasian dalam hal tindakan promotif-preventif.

Ikatan Apoteker Indonesia dalam harus mampu mempromosikan peran apoteker kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya dengan tetap melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap setiap anggotanya serta melakukan uji kompetensi berkala sehingga kapabilitas setiap anggota IAI dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Dikatakan bahwa apoteker mampu melakukan pengelolaan dan pelayanan obat dan alat kesehatan yang cost effective dan efisien serta melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang pada akhirnya masyarakat tidak merasa dirugikan dengan keberadaan peran serta apoteker dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatannya adalah apoteker membuat suatu komunitas yang dapat memberikan pelayanan dan lebih dikenal dalam masyarakat.

Sebelumya, Kepala Badan POM, Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc memberikan arahan agar Rakernas ini mampu mencari akar permasalahan yang bisa memperlambat pergerakan dan perkembangan organisasi maupun praktek kerja kefarmasian, dengan mencari masukan dan bahkan sampai membuat naskah akademik mengenai permasalahan sampai mendapatkan solusi terbaik.
Dalam arahannya, Kepala Badan POM juga berjanji akan siap mengawal kepentingan apoteker yang ada di Organisasi IAI.

Profesi apoteker memang identik dengan apotek, pabrik farmasi, laboratorium atau institusi farmasi. Namun banyak juga apoteker yang kegiatan sehari-harinya tidak bersentuhan dengan dunia farmasi. Tak sedikit apoteker yang berkecimpung di politik atau menduduki jabatan publik, seperti menjadi anggota DPRD, DPR dan bupati.

Pada kesempatan tersebut juga dihadirkan Drs. Longki Djanggola Apt. Msi.  seorang apoteker yang kini bertugas sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. “Sebagaimana apoteker lain Jika waktunya tidak bersamaan dengan tugas saya sebagai kepala daerah sebenarnya saya ingin mengikuti kegiatan Kongres IAI dan FAPA, Saya juga sangat mendukung bila Palu, ibukota Sulawesi Tengah, dijadikan tempat para apoteker Indonesia melaksanakan seminar nasional atau kegiatan yang lebih besar”.
Humasbinfar_RD