Kementerian Kesehatan RI berkolaborasi dengan Tony Blair Institute (TBI) menyelenggarakan pertemuan lintas sektor melalui  Vaccine, Therapeutic and Diagnostic (VTD) Prioritization Workshop di Jakarta pada tanggal 2 -3 November 2023.

Pertemuan yang digawangi Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini bertujuan untuk mendefinisikan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan komoditas prioritas VTD untuk dapat diproduksi lokal.

Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita betapa perlunya membangun sistem ketahanan kesehatan.  Untuk mendorong investasi dan kemitraan dalam mewujudkan ketahanan kesehatan lokal, keamanan pasokan serta dukungan yang efektif dan tepat sasaran, maka perlu ditentukan kriteria yang tepat untuk mengidentifikasi komoditas prioritas yang dapat diproduksi lokal pada produk VTD.

Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, secara khusus pada Bab IX Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah diatur antara lain: upaya penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan obat bahan alam, serta standar, sistem dan tata kelola sediaan farmasi dan alat kesehatan pada kondisi KLB, wabah, dan bencana.

“Kita memprioritaskan penguasaan teknologi dalam produksi vaksin, terapetik dan diagnostik untuk mengantisipasi kondisi KLB, wabah dan bencana yang akan datang, bukan hanya jenis vaksin nya saja tetapi teknologinya juga harus kita kembangkan” demikian disampaikan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan L. Rizka Andalusia saat membuka workshop pada Kamis (2/11). Dalam RPP Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa “Penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan diarahkan pada prioritas ketahanan kesehatan nasional  yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan masyarakat, kesenjangan pasar, keberlanjutan, serta dukungan dari rencana induk pengembangan industri dan riset nasional”  tambah  Dirjen Rizka.

Dirjen Rizka berharap dari pertemuan ini mendapatkan rekomendasi dan masukan yang dapat menjadi acuan dan panduan dalam menyusun kebijakan “Karena kebijakan dibuat bukan untuk mengenakkan kerja pemerintah, bukan untuk memudahkan kerja Kementerian Kesehatan,  bukan untuk membatasi inovasi, tapi harus selalu berorientasi kepada masyarakat dan harus bermanfaat untuk masyarakat” tegas Dirjen Rizka.

Selanjutnya Dirjen Rizka mengatakan, dengan banyaknya permasalahan kesehatan tentunya harus diimbangi dengan program-program kesehatan, “Kita harus  memprioritaskan produk produk yang harus dikembangkan khususnya pada vaksin, therapetik dan diagnostik” ucapnya.

Menurut Dirjen Rizka, sudah dipetakan produk-produk alat kesehatan yang diprioritaskan untuk diproduksi, “Kita dorong untuk produksi dalam negeri sejalan dengan program kesehatan yang telah dicanangkan dalam agenda transformasi” tutur Rizka.

“Dalam agenda transformasi kesehatan, banyak sekali kebutuhan terkait vaksin, therapetik dan diagnostik yang perlu kita siapkan dan kawal,  agar  dapat diproduksi dalam negeri” tambah Rizka.

Lebih lanjut, beliau mengatakan “Tingkat cakupan skrining kita juga masih rendah, masih banyak kasus penyakit yang belum ditemukan dimasyarakat, sehingga mendorong kita untuk menbuat alat diagnostik yang mudah, murah, cepat dan dapat dilakukan didaerah yang sumber daya nya terbatas” ungkapnya.

“Upaya resiliensi sistem kesehatan ini menjadi tugas kita bersama, yang harus kita laksanakan demi terwujudnya ketahanan sistem kesehatan di Indonesia. Riset, pengembangan dan sumber daya dapat lebih fokus dikerahkan untuk tercapainya akses dan ketersediaan VTD prioritas di Indonesia dalam rangka membangun sistem kesehatan yang tangguh” pungkas Rizka. Dalam kegiatan ini terdapat 14 pembicara dari berbagai  instansi diantaranya dari Tony Blair Institute (TBI),  WHO Indonesia Representative, Clinton Health Access Initiative,   PT Kalbe Farma, Tbk,  PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia,  PT Bio Farma,  IQVIA,  Peneliti Fak.Farmasi Univ Pancasila,  Jenderal Bea dan Cukai, Badan POM, LKPP,  Pusat peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN),  DTO Kemenkes,  Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan.