Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan industri farmasi BUMN dan Swasta terus memantau ketersediaan obat di lapangan mulai dari industri, Pedagang Besar Farmasi (PBF), rumah sakit sampai ke apotek. Obat-obat tersebut didistribusikan ke rumah sakit dan apotek untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan obat yang meningkat sejalan dengan lonjakan kasus, maka pemerintah meminta industri sediaan farmasi BUMN maupun Swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat importasi, dan distribusi obat. Industri dan masyarakat diminta tidak melakukan penimbunan obat.

Dalam konferensi pers bersama media pada Sabtu (10/7), Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Arianti Anaya menjelaskan, dengan meningkatnya angka positif kasus COVID-19, harga obat yang dianggap potensial dan sudah dipakai dalam terapi COVID-19 tidak terkendali di pasaran yang disebabkan karena tingginya permintaan di masyarakat.

Baca juga:
Peningkatan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan guna Mencapai Tujuan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Untuk itu, Kementerian Kesehatan perlu mengatur batas atas harga obat terutama yang dianggap potensial dan sudah dipakai dalam terapi COVID-19. “Kami mengajak industri kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi ini demi melindungi kepentingan masyarakat banyak dari pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi di atas kesulitan orang lain,” ujar Arianti.

Selain itu yang juga tidak kalah penting adalah terkait kelangkaan obat untuk terapi COVID-19 yang beredar di pasaran. “Kalau kita lihat sebetulnya stok obat ini cukup tersedia. Tentunya kita akan terus melakukan pemantauan kepada industri atau PBF untuk tidak melakukan penimbunan dari obat-obat tersebut karena kalau kita menghitung dari kebutuhan dibandingkan dengan stok maka harusnya cukup,” pungkas Arianti.

Baca juga:
Webinar "Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan"

Saat ini stok obat terapi COVID-19 seperti Oseltamivir, Favipiravir, Remdesivir, serta obat terapi COVID-19 lainnya tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi, di Instalasi Farmasi Pusat, di industri farmasi dan PBF, di rumah sakit, dan juga di apotek.

Guna memantau ketersediaan obat terapi COVID-19 di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menyediakan aplikasi Farma Plus yang dapat diakses masyarakat melalui https://farmaplus.kemkes.go.id/. “Kemenkes membuat aplikasi Farma Plus dimana ketersediaan obat di apotek bisa diakses masyarakat. Kita bekerja sama dengan industri BUMN dan swasta,” kata Arianti. Aplikasi yang segera diluncurkan itu memungkinkan masyarakat mengetahui informasi terkait keberadaan stok obat terapi COVID-19 di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, seperti apotek maupun rumah sakit. “Jejaringnya sampai ke seluruh pelosok Indonesia,” katanya.

Baca juga:
Farmakope Indonesia Edisi VI