Produk Biologi merupakan salah satu fokus kemandirian sediaan farmasi yang ditargetkan Kementerian Kesehatan. Hal ini mengingat pengembangan pengobatan saat ini telah beralih ke produk bioteknologi, kebutuhan produk biologi dalam pelayanan kesehatan yang cukup besar, ditambah lagi harga terhadap produk tersebut juga cukup tinggi. Selama 2022, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melakukan upaya-upaya untuk dapat memfasilitasi pengembangan produk biologi dalam negeri, antara lain melalui serangkaian FGD, monev/pemantauan ke industri dan institusi penelitian, inventarisasi lab uji dan riset, dan sebagainya.
Selain itu, telah diinventarisasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna mendukung peningkatan produksi produk biologi mulai dari pengembangan hingga produk jadi. Dari hasil inventarisasi tersebut, diperlukan suatu kebijakan untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh industri farmasi dalam melakukan pengembangan produk biologi.
Dalam rangka menindaklanjuti dan mensinergiskan langkah dalam pembuatan kebijakan terkait produk biologi, diadakan kegiatan Evaluasi Capaian Akselerasi Produksi Bioteknologi dengan peserta yang terdiri dari industri farmasi yang mempunyai dan akan mengembangkan produk biologi, peserta Kementerian Kesehatan (BKPK dan KGTK), GP Farmasi dan Kementerian / Lembaga terkait di Hotel Sahid pada 9 Desember lalu.
Dalam laporannya, Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Fasilitasi Hilirisasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri Refiandes menyampaikan, “Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan dari draft rekomendasi kebijakan terkait produk biologi yang telah disusun; mengetahui potensi kerjasama dan pasar luar negeri melalui diplomasi kesehatan; mengetahui kebijakan terkait fasilitas perpajakan dalam mendukung pengembangan produk biologi dalam negeri serta mengetahui regulasi sertifikasi TKDN pada produk biologi dalam negeri”.
Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alkes, Roy Himawan berkesempatan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Beliau menyampaikan,”Perlunya rekomendasi kebijakan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya dari sisi regulasi di bidang kesehatan, namun diperlukan adanya sinergisme dari berbagai lintas sektor seperti Kementerian Perindustrian terkait TKDN Kementerian Keuangan terkait insentif pajak, Kementerian Luar Negeri terkait peluang kerjasama dengan mengetahui langkah-langkah strategis yang dapat diupayakan agar dapat membuka potensi kerjasama tersebut”.
TKDN adalah salah satu upaya bagaimana menghulunisasi industri sehingga kita dapat mandiri dari awal. Fasilitas perpajakan yang telah disediakan untuk mendukung pengembangan dan riset antara lain tax holiday, tax allowance, super deduction tax RnD dan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah juga memfasilitasi membuka pasar ekspor dalam hal fasilitasi business matching, pameran serta penarikan investor dan principal untuk transfer teknologi.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan pada pertemuan adalah menentukan produk biologi prioritas untuk dikembangkan dan diproduksi. Para pelaku industri biologi merasa sangat terbantu dengan adanya forum ini dimana pada forum ini diperoleh informasi serta berdiskusi terkait insentif perpajakan, regulasi TKDN serta diplomasi luar negeri dalam rangka membuka pasar produk biologi sehingga economy scale dapat meningkat.
